Minta Jumlahnya Dinaikkan, Presiden Jokowi: 85% Masyarakat Puas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Meskipun sudah naik setiap tahun sejak 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar alokasi anggaran untuk Dana Desa terus dinaikkan.

“Bukan karena apa-apa, karena dari hasil survei yang kita lakukan 85% masyarakat puas terhadap pengelolaan Dana Desa, dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan bagi desa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Alun-alun Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (4/1) siang.

Presiden menjelaskan, pada 2015 di seluruh tanah air telah dikucurkan Dana Desa sebesar Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya, 2016 meloncat menjadi Rp47 triliun. Tahun 2017 menjadi Rp50 triliun, 2018 naik lagi menjadi Rp60 triliun, dan 2019 ini Dana Desa naik menjadi Rp70 triliun plus Dana Kelurahan Rp3 triliun, sehingga keseluruhanya mencapai Rp73 triliun.

“Artinya, sampai kemarin 2018 akhir di Desember sudah Rp187 triliun yang kita kucurkan kepada desa-desa di seluruh tanah air,” tegas Presiden.

Presiden berpesan agar dalam penggunaan Dana Desa itu, terutama untuk kebutuhan material dalam pembelian barang maupun jasa diusahakan dibeli dari desa tu sendiri. Kalau di desa itu tidak ada beli dari desa tetangga. Kalau tidak ada beli dalam lingkup kecamatan,jangan keluar dari lingkup kecamatan.

“Karena apa,kita ingin dana yang tadi sampai akhir tahun ini beredar terus di desa-desa jangan sampai keluar dari desa itu. Muter terus berputar berputar di desa itu,” tutur Presiden seraya menambahkan, jangan sampai uang Rp257 triliun yang sudah diserahkan langsung kepada desa kembali kembali lagi ke Jakarta.

Pemberdayaan Ekonomi

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, jika dalam 4 tahun terakhir pemerintah lebih konsentrasi fokus ke infrastruktur, saluran irigasi, jalan desa, jembatan desa atau embung, maka  mulai tahun ini mulai digeser  kepada pemberdayaan ekonomi, digeser kepada inovasi-inovasi baru.

Presiden menunjuk contoh misalnya pengembangan wisata desa, sebagaimana terjadi di Umbul Ponggok, di Klaten, Jawa Tengah, yang setahun bisa memberikan income kepada desa Rp14 miliar. Karena umbulnya digarap bagus, di situ ada persewaan untuk menyelam, ada warung-warung rumah makan kecil-kecil banyak. Sehingga income desa itu menjadi Rp14 miliar pertahun.

Oleh sebab itu, Presiden menyarankan jika ada umbul atau pantai yang bisa dikembangkan untuk wisata,kalau ada dipikirkan bagaimana harus dibangun, sarana prasarana yang memberikan dukungan pada desa itu. Presiden juga mengingatkan pentingnya yang namanya marketing, yang namanya pemasaran.

“Kalau masih merasa ragu-ragu jangan coba-coba masuk kesana. Begitu uang itu masuk disana misalnya membuat desa wisata, dana itu menjadi muspro. Hati-hati harus ada kalkulasi,harus ada hitung-hitungan yang detil sehingga untung dan rugi betul-betul bisa dikalkulasi dengan baik,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi bersyukur karena saat ini banyak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah dibangun. Ia minta fokus saja 1,2 yang mau diangkat atau dikembangkan. Kalau sudah bagus berhasil baru angkat yang lain satu lagi. Jangan semua dikerjakan.

Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Trenggalek Emil Dardak, dan Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. (RSF/OJI/UN/RAH/ES)