CIPUTAT-Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany melakukan mutasi besar-besaran. Sekitar 100 pejabat eselon III dan 4 dilantik, di Aula Blandongan, Balai Kota, Kamis (22/11) malam. Dalam pelantikan ini, tercatat 20 lurah diganti.
Diketahui, para lurah yang diganti merupakan Lurah Pelaksana Tugas (Plt). Para (plt) ini, juga tidak tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melainkan, para lurah yang dijadikan Plt karena sebelumnya memangku jabatan sebagai kepala desa sebagai warisan dari Kabupaten Tangerang sebagai induk Kota Tangsel.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah kebijakan yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani mengganti sejumlah pelaksana tugas (Plt) Lurah yang berasal dari pegawai Non-PNS itu.
Hal tersebut disikapi positif Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan Kapuspen Kemendagri DR. Bahtiar, ia menyampaikan atas nama Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih kepada Walikota Tangerang Selatan yang telah melaksanakan dan menindaklanjuti arahan Kemendagri.
“Kemendagri Ucapkan terima kasih bahwa Walikota Tangerang Selatan telah melaksanakan arahan kemendagri melalui Tim Ditrektorat Jenderal Otonomi Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri yang telah mendatangi Walikota Tangerang Selatan untuk melakukan verifikasi langsung pada rabu (21/11),” kata Bahtiar, seperti dilansir tribunnews.com, kemarin.
Sebelumnya, Kemendagri mengirimkan tim untuk melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan sejumlah 20 Plt lurah. Jabatan Lurah yang diisi oleh pegawai yang berasal bukan dari pegawai negeri sipil. Dan hal tersebut benar adanya sehingga Kemendagri melalui Tim dari Ditjen Otda dan Itjen Kemendagri mendorong adanya upaya untuk segera dilakukan pergantian jabatan Lurah oleh pegawai negeri sipil.
Dalam mutasi itu 20 lurah diganti dengan pegawai berstatus PNS. Namun, baru 16 lurah definitif dan sisanya masih Plt tapi, sudah PNS.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, perombakan yang dilakukan jumlahnya banyak karena ada yang sudah menduduki jabatan lebih dua tahun, baik eselon 3 dan 4. Ada juga karena jabatan yang kosong dan harus diisi. “Lurah ada 20 orang, 16 sudah terisi definitif PNS dan 4 lagi belum dan akan di Plt-kan ke PNS dari pegwai kecamatan,” ujarnya.
Benyamin menambahkan, empat kelurahan itu adalah Ciater untuk sementara dijabat Nasan Wijaya, Lurah Serpong oleh Abdul Hani, Lurah Sawah Baru oleh Naing dan Lurah Serua Indah, Jedih Junaedi. “Empat kelurahan ini kita belum dapat figur PNS yang mememenuhi kualifikasi kewilayahan,” tambahnya.
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menjelaskan, dengan empat Plt tersebut maka semua struktur lurah sudah terisi. Pelantikan tersebut bukan lantaran ada desakan dari Kemendagri namun, sudah disiapkan berbulan-bulan.
“Arahan Kemendagri kalaupun Plt harus PNS,” tuturnya.
Sementara itu, Walikota Tangsel dalam sambutannya mengatakan, jabatan adalah bentuk kepercayaan, amanah dan yang dilantik dipandang mampu menjalankan jabatan tersebut. Jabatan bukanlah hak tapi penugasan organisasi. “Dalam Birokrasi tidak ada ranah tawar menawar dan saya tempatkan orang sesusai kompetensi, kinerja dan loyalitasnya,” ujarnya.
Airin menambahkan, sebagai pejabat jangan mudah menyerah, mengeluh dan tiap pekerjaan pasti memiliki tantangan. Apalagi sebagai besar yang dilantik adalah pada tingkatan pengawas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagi pejabat yang sebelumnya sebgaai staf atau pelaksana yang dipromosoikan, sekarang jadi pemimpin di unit kerja masing-masing dan tidak bisa lagi seenaknya kerja.
Pempimpin itu bagaimana menjalankan amanah dengan baik, bagaimana menimbuhkan motifasi bahawan, bagamana bisa dipercayai bawahan dan bisa memikul tanggung jawab. Bagi pejabat kewilayahan adalah ujung tombak birokrasi yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Mereka adalah jajaran terdepan dari pemerintah pusat. Untuk saya berharap mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi, melihat, memahami dan mengayomi masyarakat di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Ibu dua anak tersebut mengimbau agar membudayakan turun langsung ke lapangan, biasakan untuk datang dan lihat sendiri apa yang ada di wilayah. Pejabat pamong pradja prinsipnya adalah jika ada daun jatuh maka kita harus tahu, artinya kita harus punya pengetahuan kondisi di lapangan.
“Jadilah pelayanan masyarakat yang baik, jadilah panutan yang bisa diteladani, jadilah pegawai profesional dan pemkot menaruh harapan besar dipundak pejabat dikewilayahan,” tuturnya.
Sementara itu, salah satu lurah yang dilantik adalah Linda Hernawati. Ia merupakan satu-satunya lurah perempuan yang dilantik. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan (Sekel) Ciater dan kini menjadi Lurah Lengkong Gudang.
Ia mengaku kaget jika mendapat promosi jabatan, apalagi baru pukul 15.50 WIB diberi kabar kalau akan ada pelantikan lurah. “Jabatan lurah ini menjadi tempat pembelajaran saya, siap tidak siap saya harus siap dengan penugasan ini,” singkatnya.
Pantauan Tangerang Ekpres di lokasi pelantikan, banyak lurah yang mendapat mutasi meskipun masih menjadi lurah. Seperti, Tomi Patria yang sebelumnya menjabat Lurah Serua kini menjadi Lurah Cipayung, Cecep Iswadi yang sebelumnya Lurah Ciputat kini jadi Lurah Serua dan lainnya.
Selain itu, TB Apriliandi yang sebelumnya sebagai staf pelaksana pada Seksi Kehumasan Diskominfo kini menjadi Lurah Pisangan, Munadi yang sebelumnya Sekel Pondok Cabe Ilir (PCI) kini menjadi lurah PCI dan lainnya. (trb/bud/esa)
Discussion about this post