Upaya Menekan Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Serang Lebihi Target

Serang (Antaranews Banten) – Bupati Serang, Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah menyatakan upaya menekan jumlah keluarga miskin di daerah ini melebih target yang ditetapkan.

“Pada tahun 2017 Kabupaten Serang menargetkan penurunan jumlah kepala keluarga miskin tersisa sebesar 19,21 persen dari jumlah penduduk 1,45 juta jiwa, dan terealisasi saat ini hanya tinggal 18,61 persen, atau melebihi target 0,6 persen,” katanya di Serang, Rabu.

Saat  rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Serang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Tatu menyatakan pada 2019  menargetkan penurunan hingga tersisa  17,33 persen.

Tatu menjelaskan, diperlukan strategi yang tepat dalam mengupayakan penurunan angka kemiskinan yang dimaksud oleh karena irtu Pemerintah Kabupaten Serang perlu mendorong program kegiatan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat

miskin dengan melakukan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pembangunan, perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di daerah itu.

Disamping itu, pemerintah kabupaten  juga terus mingkatkan pelayanan kesehatam dan pendidikan, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Mencermati  pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang yang telah disampaikan pada 8 nopember 2018, dari yang bersifat permintaan penjelasan maupun yang bersifat masukan, menurut dia,  secara umum disikapi sebagai dinamika proses perencanaan penganggaran dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

 

Dalam pembangunan belanja daerah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Serang akan tetap konsisten pada program prioritas yang telah disebutkan dalam rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) 2019.

Program prioritas yang dirumuskan  menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang sependapat   dengan tanggapan fraksi-fraksi DPRD bahwa seluruh program kegiatan yang ada di RAPBD 2019

Kabupaten Serang  harus berpegang teguh pada prinsip efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran.

Program itu harus dapat direalisasikan seoptimal mungkin sebagai wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.