PASAR KEMIS – Empat pedagang di Jalan Raya Cadas Kukun, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang menolak lapak dagangan mereka digusur untuk pembangunan Perumahan Puri Jaya Garden (PJG). Sebab, pedagang beralasan memiliki surat garapan. Sebaliknya, pengembang belum menunjukan surat kepemilikan apapun.
Uni Nining, seorang pedagang mengatakan, selama ini, para pedagang yang diminta menunjukan surat garapan, sedangkan pihak perumahan PJG yang mengaku memiliki tanah garapan milik pedagag, belum pernah menunjukan surat kepemilikan, seperti sertifikat hak milik (SHM).
“Kami bisa menunjukan surat garapan dari PU Pengairan. Tetapi, kami belum pernah melihat surat kepemilikan, misalkan sertifikat hak milik (SHM),” kata Uni Nining, kepada Tangerang Ekspres, kemarin.
Sesuia perjanjian surat garapan, ia menjelaskan, tanah garapan bisa digunakan selama pemerintah belum menggunakan tanah tersebut. Saat ini, lanjutnya, pihaknya tetap bertahan karena yang ingin menggunakan tanah ini adalah pihak perumahan PJG.
“Kalau pemerintah yang ingin pakai sih kami gak bakalan minta apa-apa. Tetapi, kalau swasta yang mau pakai ya harus ada penggantian yang sesuai. Sebab, kami juga beli kepada penggarap sebelumnya,” ujarnya.
Dahulu, ia menuturkan, kondisi tanah sedalam tiga meter seperti jurang. Kemudian, dia melakukan pengurukan menggunakan tanah dan batu supaya tanah garapan tersebut bisa digunakan untuk lapak dagangan.
Beberapa pekan lalu, ia menyebutkan, pihak Perumahan PJG ingin memberikan uang sebesar Rp 100 juta dibagi kepada empat pedagang yang mempunyai surat garapan. Alhasil, seluruh pedagang menolak karena uang sebesar itu tidak sesuia dengan modal pengurukan tanah dan mendirikan bagunan.
Sayangnya, ia mengungkapkan, walaupun belum ada kesepakatan, tetapi pihak Perumahan PJG sudah melakukan pemagaran menggunakan pagar beton. Padahal, pihak pengembang belum berhak melakukan pemagaran di depan lapak pedagang.
Rusdi Efendi, Kepala Seksi (Kasi) Trantib dan Linmas Kecamatan Pasar Kemis mengatakan, pihak Perumahan PJG memiliki surat kepemilikan sah, dengan demikian tanah yang digunakan para pedagang bukan tanah milik pemerintah.
“Sulitnya memecahkan persoalan ini, karena oknum pemberi garapan dari orang pengairan sudah meninggal dunia berdasarkan informasi yang saya dapatkan,” kata Rusdi. (mg-2/mas)
Discussion about this post