Muhamad-Saraswati: Media Punya Peranan Penting Sebagai Mitra Pemerintah

RMOLBANTEN. Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tangsel nomor urut 1, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berbicara mengenai peran media yang bisa membantu peran pemerintah.

Hal tersebut diungkapkannya saat penyampaian visi misi Calon Walikota dan Wakil Walikota di Hotel Aviary, Bintaro, Pondok Aren, Tangsel, Rabu (14/10/2020).

Dalam acara tersebut juga menandakan kembalinya calon Walikota Tangsel, Muhamad dihadapan publik pasca sembuh dari sakit yang dideritanya.

Mengenai peran media, Muhamad menerangkan, jika insan pers sangat penting sebagai mitra pemerintahan. Untuk itu, jangan sampai ada yang beranggapan jika pemerintah memberi jarak kepada media.

“Menurut saya pers ini sangat penting sebagai mitra. Saya dengan wartawan istilahnya tidak ada jarak dengan teman-teman pers. Kapan saja bisa dikonfirmasi,” ujar Muhamad.

“Secara anggaran, ada dinas dan sejak dulu kita memang sudah ada anggaran. Kita ada Pokja Wartawan, setiap ada kegiatan baik secara kedinasan, saya siap support sebagai bagian dari kita untuk pemberitaan,” tambahnya.

Muhamad juga mengingatkan kepada insan pers, untuk sama-sama saling mengkoreksi. Dan, pemerintah akan menyampaikan segala informasi mengenai program-program.

“Media dengan kita sama-sama saling mengkoreksi. Dari sisi pemerintahan, kapan kami bicara, kapan kami informasikan. Jadi ada program-program yang perlu disampaikan. Atau kalau kita diam, ya itu bagian dari pekerjaan yang harus kita diam. Karena barang kali kalau kita bicara bagaimana dampak di masyarakat,” jelas Muhamad.

Sementara itu, Saraswati mengatakan, jika media merupakan tiang demokrasi pemerintah, sehingga kebebasan pers harus dijamin dan dijaga.

“Media adalah salah satu tiang demokrasi kita. Sehingga kebebasan pers itu harus dijamin dan dijaga,” kata Saraswati.

Soal kebebasan pers, Saraswati menyebutkan tidak jauh dari kemandirian. Sehingga, media sebagai usaha mikro atau kecil harus dibangun agar tetap kritis terhadap pemerintah.

“Kalau kita bicara kebebasan pers tidak jauh dari yang namanya kemandirian. Sehingga betul dari segi UMKM mereka sebagai usaha mikro atau kecil harus dibangun demi menjaga upaya untuk bisa mengkritisi kemandirian pers, untuk bisa mengkritisi pemerintah. Salah satunya yang kita bisa lakukan adalah pelatihan jurnalistik,” paparnya.

“Karena tidak semua wartawan terutama yang berada di UMKM itu lulusan ilmu komunikasi. Jadi itu yang perlu kita lakukan selain dari tentunya kita menjalin hubungan kerja sama tanpa kita mengambil kebebasan pers itu,” tutup Saraswati. (PHD)