JAKARTA, WT – Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kader partainya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti retreat yang diadakan pemerintah pusat di Akademi Militer, Magelang, menuai reaksi dari berbagai kalangan.
Larangan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, (20/2/2025). Hasto diduga terlibat dalam kasus suap serta pelarian kader partai banteng, Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan.
Pengamat: Larangan Ini Bisa Ganggu Stabilitas Pemerintahan
Pengamat politik Teguh Santosa menilai kebijakan Megawati ini dapat memberikan dampak negatif terhadap pendidikan politik dan hukum di Indonesia. Ia menilai langkah tersebut mengarah pada sabotase terhadap upaya pemerintah dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah.
“Instruksi Ibu Mega ini menciptakan kesan seolah ada entitas negara dalam negara, seakan ada kepentingan partai yang lebih dominan daripada kepentingan nasional. Hal seperti ini berpotensi mengganggu stabilitas politik, pemerintahan, dan pelayanan publik yang seharusnya tetap berjalan tanpa hambatan,” ujar mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu dalam kegiatan “Sarasehan Alumni: Sinergi Unpad Menuju 300 Dunia” di Bale Sawala, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sabtu, (22/2/2025.
Sebagai alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Unpad, Teguh juga menyarankan agar Megawati lebih fokus pada upaya hukum untuk membuktikan bahwa Hasto tidak bersalah daripada mengambil langkah yang bisa memperkeruh suasana politik.
“Sebagai mantan presiden yang turut mendorong kelahiran KPK, seharusnya Ibu Mega memberikan contoh yang positif dalam penegakan hukum, bukan mencampurkan kepentingan politik dengan hukum,” lanjut Teguh.
Kepala Daerah Kader PDIP Diminta Utamakan Rakyat
Teguh juga mengingatkan bahwa kepala daerah, terlepas dari latar belakang partainya, memiliki tanggung jawab utama kepada rakyat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat integral, saling melengkapi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kader PDIP tentu memahami sejarah Bung Karno yang setelah menjadi presiden mendedikasikan hidupnya untuk rakyat, bukan hanya untuk partai yang didirikannya,” tegas Teguh.
Keputusan Megawati ini masih menuai pro dan kontra. Sementara beberapa pihak melihatnya sebagai bentuk solidaritas partai, tak sedikit yang menganggapnya sebagai langkah yang dapat menghambat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. (KEY)
Discussion about this post