Sekitar 150 massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa & Pemuda Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026). Dalam aksi tersebut, para demonstran menyuarakan dukungan terhadap langkah Polri dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang menurut mereka melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Massa datang membawa puluhan poster dan spanduk berisi kritik terhadap dugaan praktik korupsi serta tuntutan agar proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Spanduk utama yang dibentangkan di barisan depan bertuliskan “Tolak Intervensi Militer Dalam Penegakan Hukum”, yang menjadi salah satu pesan dominan dalam aksi tersebut.
Sepanjang aksi, massa secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka juga meneriakkan yel-yel yang berisi dukungan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara korupsi hingga tuntas.
Koordinator lapangan sekaligus orator aksi, Amri, mengatakan masyarakat menginginkan proses hukum berjalan secara profesional, independen, dan bebas dari segala bentuk tekanan.
“Kami mendukung Polri dan KPK untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Jangan ada intervensi terhadap aparat penegak hukum yang sedang bekerja,” ujar Amri dalam orasinya.
Dalam orasi tersebut, Amri juga mengkritik dugaan adanya tindakan yang dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum, termasuk isu mengenai pengamanan terhadap kediaman Jampidsus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan tindak pidana, seluruh proses harus diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun.
“Kami ingin hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” katanya.
Selain menyampaikan kritik terhadap dugaan korupsi, massa juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat. Mereka menilai praktik korupsi semakin melukai rasa keadilan publik ketika banyak warga sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Kondisi rakyat sedang sulit. Banyak yang harus menjual aset untuk bertahan hidup. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas setiap dugaan korupsi yang merugikan negara dan rakyat,” ujar Amri.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyampaikan aspirasi secara bergantian di depan Polda Metro Jaya sebelum melanjutkan penyampaian tuntutan di depan Gedung KPK.
Poster-poster Bernada Kritik
Pantauan di lokasi menunjukkan massa membawa berbagai poster dengan pesan-pesan kritik dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya bertuliskan:
“Tolak Intervensi Militer Dalam Penegakan Hukum.”
“Rakyat Bersama Tim Tastipikor Bongkar Pejabat Maling Timbun Emas dan Dolar.”
“Mendesak Polisi Tidak Takut Bongkar Sampai Akar Maling Uang Rakyat, Dolar Emas.”
“Rakyat Cinta Presiden Prabowo, Tangkap Maling Emas & Dolar.”
“Ekonomi Sulit, Rakyat Menjerit, Oknum Penegak Hukum Sembunyiin Duit.”
“Rakyat Jual Emas Demi Bertahan Hidup, Oknum Penegak Hukum Timbun Emas Hasil Korup.”
“Timbun BBM Jahat, Ternyata Ada Lagi yang Lebih Jahat: Timbun Emas, Timbun Duit.”
Berbagai poster tersebut menggambarkan kekecewaan para demonstran terhadap dugaan praktik korupsi yang menurut mereka harus diusut secara transparan dan tuntas.
Hingga aksi berakhir, massa menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dan meminta Polri maupun KPK tetap bekerja secara profesional, independen, serta tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.
Discussion about this post