Harus Libatkan Masyarakat, Presiden Jokowi Minta K/L Mulai Program Bangun SDM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan, bahwa mulai 2019 pemerintah akan melakukan pergeseran strategi untuk masuk ke program pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran.

“Untuk itu saya minta semua menteri, rencana kerjanya memasukkan program ini sebanyak-banyaknya di semua Kementerian dan Lembaga (K/L) mengenai pembangunan sumber daya manusia,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12) siang.

Sebagai contoh misalnya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Presiden meminta agar di bulan Januari nanti sudah mulai membangun 1000 Balai Latihan Kerja (BLK) di pondok-pondok pesantren.

Kemudian mungkin untuk kementerian-kementerian yang lain yang berkaitan misalnya di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Presiden menunjuk program sertifikasi untuk tenaga-tenaga teknik yang ada di lapangan.

“Saya kira itu sesuatu yang bisa dimulai lebih awal mungkin,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, hal yang sama bisa juga dilakukan misalnya Kementerian Pertanian agar beberapa ratus dari PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) bisa di-training ke luar.

Apalagi, lanjut Presiden, hubungan di Kementerian Pertanian dengan Taiwan juga bagus. Ia menilai, Taiwan dari sisi pertanian juga baik, sehingga nanti di pertengahan tahun bisa evaluasi secara cepat mana yang efektif untuk meningkatkan skill, upgrading skill,  meningkatkan produktivitas.

Untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden menilai bisa menyangkut jumlah yang sangat besar. Tapi ia meminta agar training itu bukan hanya untuk pegawai BUMN, kalau bisa juga mengikutkan masyarakat yang ada di lingkungan BUMN.

“Itu saya kira kementerian-kementerian lain model-model yang sudah sering saya sampaikan itu bisa diadopsi dan dikerjakan,” kata Presiden Jokowi.

Ia juga menambahkan di Kementerian Pariwisata misalnya, bisa dilakukan di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang bagus, baik yang berkaitan dengan vocational training, yang berkaitan dengan sekolah vokasi, yang berkaitan dengan training-training dan kelas-kelas terbuka.

“Saya kira bisa kita adakan dan kita lakukan. Saya kira kerjasama yang dilakukan oleh industri dengan SMK yang telah dilakukan di Kementerian Perindustrian dan Kemendikbud sesuatu juga yang harus ditingkatkan besar-besaran,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden meyakini, di kementarian yang lain banyak sekali. Mungkin di Kementerian Ristek dan Dikti, di Kementerian ESDM, Perhubungan yang berkaitan dengan training dalam rangka pengembangan sumber daya manusia utamanya di kementerian itu sendiri, dan juga melibatkan masyarakat harus di awal-awal tahun mulai dikerjakan.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menperin Airlangga Hartarto, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, dan Menkop UKM AAGN Puspayoga.

Selain itu, turut hadir pula Mendag Enggartiasto Lukita, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensos Agus Gumiwang K., Mentan Amran Sulaiman, Menristekdikti M Nasir, Menpar Arief Yahya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menpora Imam Nahrawi, Menteri PPPA Yohana Yembise, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung Prasetyo, Kasum TNI Letjen, Wamenlu, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan para eselon satu di lingkungan lembaga kepresidenan. (RAF/EN/JAY/ES)