SERANG, WT – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Jumat (22/8/2025).
Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Ia menjelaskan, hingga kini sudah ada 167 SPPG di Provinsi Banten, dengan 46 sekolah menjadi lokasi uji coba dan menjangkau lebih dari 25.600 siswa.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi awal yang baik. Meski masih ada keterbatasan dalam pembaruan data, kami yakin sistem yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) semakin komprehensif. Pemprov Banten siap mendukung penuh agar seluruh anak di Banten bisa merasakan manfaat MBG pada akhir 2025,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan bahwa MBG tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memberi dampak berganda pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Program ini menjadi fondasi penting untuk membangun generasi sehat dan cerdas. MBG adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Andra Soni.
Acara peresmian SPPG di Serang ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Andra Soni, Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki, Kajati Banten Siswanto, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, serta Wali Kota Serang Budi Rustandi.
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan itu menyebut MBG sebagai investasi besar bangsa. Ia mengungkapkan, 6.153 SPPG sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sementara 19.000 lainnya dalam tahap verifikasi, dan sekitar 5.000 SPPG menunggu antrean.
“Setiap SPPG rata-rata mengelola dana Rp10 miliar per tahun, melibatkan 50 pekerja, serta 15 pemasok lokal. Jadi, program ini tidak hanya menyentuh pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong roda ekonomi daerah,” jelas Dadan.
Ia menegaskan setiap SPPG wajib memiliki ahli gizi setempat agar menu sesuai potensi lokal. “Targetnya pada November mendatang, program ini bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto turut menyatakan dukungan penuh. Ia menyebut Kementerian Desa sudah menyiapkan desa-desa produktif, seperti desa ayam petelur, desa nila, cabai, hingga kangkung, agar kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi langsung dari desa. (RED)
Discussion about this post