TANGERANG, WT – Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, resmi menjadi percontohan nasional Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam pengelolaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peresmian dapur SPPG ini dilakukan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (PDT), Yandri Susanto, bersama Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid pada Rabu, (14/5/2025).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan peresmian dapur SPPG Desa Panongan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Desa Panongan sebagai lokus percontohan nasional kolaborasi Bumdes dan Koperasi Merah Putih dalam pelaksanaan program MBG. “Saya, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Desa Bapak Yandri atas kepercayaan menjadikan Desa Panongan sebagai pilot proyek nasional. Ini merupakan kolaborasi antara Bumdes dan Koperasi Merah Putih untuk mendukung program makan bergizi gratis,” ujar Bupati Tangerang.
Bupati menambahkan Pemkab Tangerang akan segera menyiapkan desa-desa lain untuk berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam mendukung suksesnya program SPPG. Hingga kini, dari 246 desa di Kabupaten Tangerang, 141 sudah memiliki Bumdes dan sisanya akan segera dituntaskan. “Kami akan mencoba medorong desa desa yang belum memiliki Bumdes untuk bisa mencoba membangun Bumdes SPPG seperti Desa Panongan ini,” ungkapnya.
Pihaknya berharap nantinya Desa Panongan ini bisa menjadi sumber aspirasi dan lokus untuk berbagi pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagaimana pengelolaan SPPG yang baik bukan hanya secara regional tapi juga nasional.
Sementara itu, Menteri Desa PDT, Yandri Susanto menyampaikan bahwa dapur SPPG di Desa Panongan merupakan pertama di Indonesia yang dikelola oleh Bumdes. Dapur ini akan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat dari total 13.000 penduduk desa. “Kami apresiasi tinggi kepada Desa Panongan dan seluruh jajaran yang telah bergerak cepat. Ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mengembangkan dapur-dapur gizi berbasis desa. Bahan bakunya pun diutamakan dari desa setempat atau desa tetangga,” jelas Yandri.
Lebih lanjut, Menteri Yandri menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen desa dalam mewujudkan dapur bergizi. Dengan pendekatan desa tematik seperti desa peternak ayam, desa penghasil padi, dan desa tematik lainnya, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa sebesar 2–3% dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Desa Panongan akan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia. Ini bukti nyata bahwa Bumdes bisa memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Kita ini supertim, bukan superman,” tegasnya.
Tidak hanya Kementerian PDT, Kejaksaan Agung bersama Grab dan OVO berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemkab Tangerang untuk menseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk Sekolah Khusus (SKH) di Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Program MBG untuk Sekolah Khusus (SKH) ini ditinjau dan dimonitor langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, Senin, (28/4/2025).
Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menjelaskan bahwa kolaborasi monitoring ini melibatkan berbagai pihak, termasuk jaringan Grab dan OVO serta Yayasan Inklusif Pelita Bangsa. Ia menekankan pentingnya perhatian khusus dalam penyusunan menu makanan, mengingat target program ini adalah anak-anak disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus terkait asupan gizinya. “Berdasarkan informasi dari para kepala sekolah, ada anak-anak yang memerlukan perlakuan khusus dalam makanannya, seperti pembatasan garam atau gula. Semua itu sudah didata dengan baik sebelum program berjalan,” kata Reda.
Lebih lanjut, Reda mengungkapkan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan secara berkala, termasuk inspeksi langsung ke dapur hingga pasar tempat bahan makanan dibeli. Grabfood juga berperan aktif dalam pendataan, monitoring, dan pengawasan distribusi makanan untuk memastikan standar tetap terjaga. “Pengawasan kesehatan terhadap anak-anak penerima manfaat dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, yang rutin melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap kualitas makanan dan kondisi dapur,” jelasnya.
Menurut dia kegiatan tersebut juga menjadi langkah nyata untuk memastikan bahwa program nasional ini berjalan dengan baik, adil, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa. ,Terutama mereka yang berkebutuhan khusus.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menegaskan Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus memantau dan mengawasi pelaksanaan Program MBG. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek dapur penyedia dan penyajian makanan bergizi sesuai standar kesehatan. “Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan amanat Bapak Presiden. Pemantauan rutin, terutama terhadap dapur penyedia makanan, sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa,” ujar Bupati Maesyal Rasyid. (ADV)
Discussion about this post