Contoh Isu PKI, Presiden Jokowi Minta Babinsa Antisipasi Isu-Isu Yang meresahkan Masyarakat

Pada kesempatan menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan segenap Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat sekali, yang hitungannya bisa hari, minggu, atau bulan, yang akan mengubah bidang ekonomi, sosial, politik, semuanya.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan, jangan sampai salah mengantisipasi. Ia menambahkan bahwa Babinsa harus siap, dan berada di barisan paling depan dalam mengantisipasi ini, kembalinya radikalisme dan terorisme agar jangan sampai dibiarkan berkembang ke mana-mana.

“Isu-isu yang menyebabkan keresahan jangan sampai berkembang di mana-mana karena bisa meresahkan masyarakat,” tegas Presiden.

Ia memberikan contoh isu yang menyebutkan dirinya PKI yang berkembang di bawah. Padahal, menurut Presiden, logikanya Babinsa bisa menjelaskan PKI dibubarkan tahun 1965, sementara dirinya lahir tahun 61. Artinya, lanjut Presiden, umurnya baru 4 tahun saat itu, dan tidak ada namanya PKI balita.

“Logikanya itu saja, yang lain orang tuanya kakek-neneknya ini yang namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat,” tutur Presiden.

Presiden mengingatkan, sekarang zamannya terbuka, bisa dicek dengan gampang masjid di dekat rumah orang tuanya, Cabang NU, Cabang Muhammadiyah, Cabang Persis, cabang Al Irsyad, ada di lingkungan keluarga besar dirinya.

“Gampang sekali jangan sampai isu-isu meresahkan rakyat kita menjadi kewajiban kita bersama untuk menjelaskan dengan logika dan nalar,” tegas Presiden.

Dana Desa

Presiden Jokowi juga meminta Babinsa juga terlibat dalam mewujudkan gagasan atau ide memanfaatkan Dana Desa untuk membangun infrastruktur di desa. Ia yakin Babinsa tahu, bahwa pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa yang besar.

“2015 sudah kita kucurkan Rp20 triliun, 2016 sudah kita kucurkan Rp47 triliun, 2017 sudah kita kucurkan Rp60 triliun, 2018 kita kucurkan lagi Rp60 triliun. Artinya, sampai sekarang yang kita gelontorkan Dana Desa, daerah-daerah desa-desa, sudah Rp187 triliun, jumlah yang sangat besar sekali,” terang Presiden.

Karena itu, kalau  diajak musyawarah diajak berbicara dalam lingkup Desa, baik oleh Kepala Desa, bermusyawarah dengan masyarakat, Presiden meminta Babinsa menyampaikan hal-hal yang penting yang mungkin belum diakomodasi, dan bisa dimasukkan untuk pemanfaatan rakyat.

“Membangun jembatan untuk anak-anak sekolah. Sangat ironis sekali Rp187 triliun sudah kita ke Lontar ke desa tetapi masih ada jembatan seperti itu. Kalau sulit keuangan tidak mencukupi. Ya sampaikan ke atas, ke atasan,” ucap Presiden.

Presiden memberikan contoh bagaimana Kementerian PUPR sudah membangun ribuan infrastruktur di perbatasan, seperti pos perbatasan Mattoa atau Entikong, juga pembangunan jalan di Papua.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan. (DNS/ES)