Koordinator Publik Peduli Demokrasi Apresiasi Gaya Komunikasi Sufmi Dasco Ahmad

TANGERANG, WT – Gaya komunikasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat perhatian dari Koordinator Publik Peduli Demokrasi, Gunawan. Ia menilai Dasco memiliki kemampuan komunikasi massa yang kuat karena tidak hanya menyampaikan sikap melalui forum resmi, tetapi juga bersedia bertemu langsung dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Menurut Gunawan, pola komunikasi tersebut terlihat dalam sejumlah momentum ketika Dasco menemui massa aksi, menerima audiensi, hingga berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Kelompok yang ditemui pun cukup beragam, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi kemasyarakatan, tokoh gerakan, kelompok profesi, hingga pemerintah daerah.

“Yang menarik, komunikasi tersebut tidak dibangun hanya melalui forum-forum formal, tetapi juga melalui keberanian untuk hadir langsung ketika masyarakat menyampaikan aspirasi,” ujar Gunawan. Ia mencontohkan sejumlah pertemuan Dasco dengan kalangan mahasiswa, di antaranya perwakilan HMI, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Gunawan mengatakan, dalam berbagai audiensi tersebut, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian tuntutan. Menurut dia, komunikasi yang terbangun juga diarahkan pada pembahasan dengan kementerian maupun lembaga terkait sehingga persoalan yang disampaikan memiliki jalur untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.

Hal serupa, lanjut Gunawan, terlihat dalam komunikasi Dasco dengan kelompok buruh. Pada momentum Hari Buruh 2026, pimpinan DPR yang dipimpin Dasco menerima audiensi Aliansi Gebrak yang terdiri atas berbagai organisasi buruh dan masyarakat sipil. Setelah pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco kembali menemui massa buruh secara langsung.

“Bagi saya, konsistensi seperti ini yang penting. Tidak semua pejabat atau figur publik memiliki kemauan untuk secara aktif membuka ruang komunikasi dengan kelompok-kelompok yang datang membawa tuntutan, bahkan ketika tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi massa,” katanya. Gunawan menilai Dasco memperlihatkan pola komunikasi dengan datang, mendengarkan, berdialog, kemudian mencari jalur penyelesaian melalui kewenangan yang dimiliki.

Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai bentuk komunikasi politik yang solutif. Gunawan menilai persoalan masyarakat memang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui satu kali pertemuan. Namun, keterbukaan pejabat untuk mendengarkan secara langsung dinilai dapat memberikan akses bagi masyarakat sekaligus membantu parlemen memperoleh gambaran mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.

Selain mahasiswa dan buruh, Dasco juga dinilai membuka komunikasi dengan berbagai kelompok lainnya. Gunawan menyoroti pertemuan dengan IGTKI-PGRI dan APKASI sebagai contoh lain dari upaya menyerap persoalan yang disampaikan kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Karena itu, saya melihat Sufmi Dasco bukan sekadar figur yang berada di balik meja parlemen, tetapi figur yang relatif aktif membangun jembatan komunikasi dengan masyarakat,” tutur Gunawan.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, kemampuan mendengar memiliki posisi yang sama pentingnya dengan kemampuan mengambil keputusan. Ketika pimpinan lembaga negara bersedia menemui massa, menerima kritik, membuka ruang dialog, dan membawa aspirasi tersebut ke dalam mekanisme kelembagaan, hal itu merupakan bagian penting dari komunikasi publik.

Gunawan menambahkan, konsistensi menjaga komunikasi dengan kelompok masyarakat menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam menilai komunikasi politik seorang pejabat. Baginya, komunikasi massa tidak semata-mata tentang kemampuan berbicara di hadapan publik, tetapi juga kesediaan hadir ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan.

“Pada akhirnya, ukuran komunikasi publik bukan hanya seberapa sering seorang pejabat berbicara, tetapi seberapa terbuka ia mendengar, seberapa cepat ia merespons, dan sejauh mana ia mampu mengubah aspirasi masyarakat menjadi pembahasan dan langkah penyelesaian di tingkat kelembagaan,” pungkas Gunawan. (RIZ)