Satpol PP Kabupaten Tangerang Sikat Prostitusi Terselubung di Bulan Ramadan

TANGERANG, WT – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang mengamankan 12 pekerja seks komersil (PSK) di Kecamatan Cikupa dan Pasar Kemis di bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Dalam operasi ini, petugas menyisir Kelurahan Bunder di Kecamatan Cikupa dan Kalimati di Kecamatan Pasar Kemis. Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana, mengungkapkan razia dilakukan hingga dini hari, dan hasilnya, tujuh wanita yang diduga terlibat prostitusi diamankan dari Kelurahan Bunder serta lima lainnya dari Kalimati.

“Secara keseluruhan, sebanyak 12 wanita yang dicurigai terlibat dalam praktik prostitusi serta beberapa pria yang berada di lokasi turut diamankan. Selain itu, sejumlah tempat yang disinyalir digunakan sebagai lokasi prostitusi terselubung juga telah ditertibkan,” ujar Agus pada Sabtu, (16/3/2025).

Agus menekankan lokasi-lokasi yang dijadikan tempat prostitusi di kedua kecamatan tersebut harus ditindak tegas. Pihaknya terus berupaya menegakkan aturan guna memberikan efek jera bagi pelaku serta pemilik tempat yang memfasilitasi kegiatan terlarang tersebut. Operasi ini digelar berdasarkan laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan maraknya praktik prostitusi di lingkungan sasaran razia.

“Setelah diamankan, para wanita yang terjaring dalam operasi ini langsung didata dan diberikan pembinaan. Kami menggunakan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi mengenai dampak negatif aktivitas tersebut serta mendorong mereka untuk mencari mata pencaharian yang lebih baik,” terang Agus.

Sebagai langkah lanjutan, Satpol PP juga menyegel tiga kamar dan ruang karaoke yang diduga dijadikan lokasi praktik prostitusi. Penyegelan ini bertujuan untuk memberikan peringatan keras kepada pemilik tempat agar tidak lagi mendukung kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Kami berharap operasi ini mampu memberikan efek jera bagi para pelaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan norma sosial di lingkungannya. Langkah ini tidak hanya berupa tindakan represif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembinaan agar mereka yang terlibat bisa memiliki masa depan yang lebih baik,” tutup Agus. (RIK)