Empat Badan DPP AMPD Susun Program Kerja Nasional

WARTA TANGERANG – Para pengurus empat badan di bawah naungan Wakil Ketua Umum 1 DPP Perhimpunan Angkatan Muda Penggerak Demokrat (AMPD) Euis Widaningsih menggelar rapat membahas tugas pokok dan program kerja nasional, di Markas AMPD, Jalan H Riwan Nomor 119, Kunciran Indah, Kota Tangerang, Rabu (6/10/2021).

Wakil Ketua Umum 1 Euis Widaningsih memimpin rapat empat badan tersebut, yang terdiri atas Badan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pertanian, Kelautan, dan Kemaritiman, Badan Pemuda dan Olahraga, dan Badan Komunikasi Strategis.

Hadir dalam rapat ini, Olda Hayani, Zahara Nisaa Widyati, dan Yulia Wulandari (Pemberdayaan Perempuan), Rory Susanto, Bambang Sunardi, dan Agus (Pertanian, Kelautan, dan Kemaritiman), Sebastian Pradipta (Pemuda dan Olahraga), dan Indra Setiawan (Komunikasi Strategis).

Secara bergiliran, pengurus badan AMPD ini membahas program jangka pendek, menengah, dan panjang, yang kemudian akan diterjemahkan ke pengurus AMPD daerah, baik provinsi maupun AMPD kabupaten dan kota. Misalnya, program UMKM, program pertanian, dan program olahraga.

Saat ini, ada 18 AMPD tingkat provinsi sudah terbentuk dan sudah dituangkan dalam surat keputusan (SK). Yakni, Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Gorontalo, Jawa Timur.

Kemudian, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Kalbar, NTT, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota sudah terbentuk sebanyak 315 kepengurusan.

Euis mengatakan, rapat ini digelar atas instruksi Ketua Umum DPP Perhimpunan AMPD Zulfikar Hamonangan. “Bang Zul telah menginstruksikan dan menugaskan seluruh wakil ketua umum untuk konsolidasi dengan badan-badan yang menjadi tanggung jawabnya. Saya yang membawahi empat badan, harus juga segera menggelar rapat agar dapat segera bergerak. Diperlukan kerja sama dan soliditas kita semua,” kata Euis.

Ia meminta kepada seluruh pengurus badan untuk memiliki database semua pengurus di bawahnya. Jika di tingkat provinsi, kepengurusannya bernama bidang, sedangkan pengurus di kabupaten dan kota bernama biro.

“Berjenjang. Program di daerah harus sinkron dengan pusat. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan komunikasi ke bawah. Sosialisasikan program yang sudah disusun atau direncanakan di tingkat pusat,” katanya.

Euis berharap semua rencana program yang telah disepakati untuk disusun dengan rapi dan dapat dijalankan semaksimal mungkin.

“Tujuannya untuk kejayaan Partai Demokrat. AMPD sebagai organisasi sayap Partai Demokrat mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di Pemilu 2024 mendatang,” kata Euis. (NAV)