TANGERANG – Pemkab Tangerang berkomitmen dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas pemerintah baik pusat.
“Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menindak secara hukum akan tetapi memerlukan berbagai upaya yang lebih komprehensif dan sungguh-sungguh termasuk upaya pencegahan strategi preventif,” katanya Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat mengikut Acara Virtual Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), dengan tema Praktik Baik Pencegahan Korupsi, Rabu, (26/8/2020).
Bupati Zaki mengatakan korupsi harus diegah sejak dini. Maka dari itu dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penggunaan alokasi anggaran.
“Semoga dengan acara ini bisa lebih meningkatkan kewaspadaan Pemerintah dalam hal pencegahan korupsi dan lebih meningkatkan komitmen dari semua unsur dalam hal pencegahan dan penanganan korupsi,” ujar Zaki.
Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, pata Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran, para Gubernur, Bupati dan Walikota se- Indonesia.
Ketua KPK RI, Firli Bahuri mangatakan KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, katanya KPK harus didukung dengan kekuatan yang lebih memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain.
Mengutip perkataan Presiden Jokowi dalam Rakor pengawasan internal BPKP beberapa waktu lalu, Firli menyebutkan upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan, tidak alasan untuk menunda-nunda aksi dari mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi.
“Jangan menyebar ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Jangan menggigit orang yang tidak bersalah. Tetapi kalau masih ada yang membandel, masih ada yang berniat korupsi, maka silahkan jalankan tugas bapak ibu untuk mengigit mereka dengan keras. Uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus dijaga,” ucapnya.
Dalam ANPK nantinya akan menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talkshow), yang disampaikan oleh Kepala Kementerian/Lembaga, Direksi BUMN, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Kepala Desa.
“Tujuan dari pelaksaan gelar wicara adalah membangun ulang pemahaman, dan signifikansi pembacaan yang tepat, dari para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya,” terangnya.
“Mereka dinilai telah melakukan praktik baik (good practice) dalam aksi-aksi pencegahan korupsi dilingkup kerjanya. Praktik ini diharapkan dapat ditiru atau direplikasi oleh instansi dan pemerintah daerah lainnya,” tutup Firli.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh lapisan masyarakat dan komponen bangsa harus menjadi bagian penting dalam menggerakkan budaya anti korupsi di tanah air.
“Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi. Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, para pendidik, institusi pendidikan, keagamaan, dan kesenian adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini,” ujar Jokowi.
Ia juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pemberantasan korupsi secara besar-besaran. “Pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi,” lanjutnya.
Dengan keteladanan secara bersamaan melalukan upaya tersebut, Jokowi yakin masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya anti korupsi. “Mari kita samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien dan inovatif sekaligus bebas dari korupsi,” tandasnya. (RIK)
Discussion about this post