SERPONG-Gusri Efendi kembali memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel periode 2018-2019. Pelantikan Gusri dan pengurus lainnya di lantik Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany di Restoran Telaga Seafood, Selasa (18/12) malam.
Gusri Efendi mengatakan, pelantikan tersebut sudah melalui konsolidasi organisasi. “Pelantikan ini adalah yang kedua dan banyak tantangan yang dihadapi PHRI, seperti kompetisi bisnis semakin kencang,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Selasa (18/12).
Gusri menambahkan, dengan teknologi yang semakin berkembang maka bisnis jadi tidak menentu. Ia berharap PHRI bisa jadi salah satu sumber pendapatan daerah di Tangsel. Dari Januari sampai saat ini PHRI menyumbang PAD Kota Tangsel sebesar Rp 261 miliar dari target sebesar Rp 240 miliar. Dan sampai akhir tahun diperkiran mencapai Rp 280 miliar.
“Pertumbuhan kita 16 sampai 20 persen dan saya yakin sampai akhir tahun mencapai angka Rp 280 miliar,” tambahnya.
Masih menurutnya, tahun depan PHRI ditarget dapat menyumbang PAD sebesar Rp 290 miliar. Agar target tersebut tercapai Pemkot harus membenahi regulasi bangun infrastruktur dan regulasi idak dipersulit.
Regulasi merupakan dinamika, contohnya ada kebijakan pemerintah pusat tapi, didaerah belum dibenahi karena bertentangan dengan perda. “Contoh pengolahan IPAL, antara industri, rumah sakit dan restoran beda jangan dipukul rata,” jelasnya.
Gusri menjelaskan, saar ini ada 31 hotel dan 300 restoran yang bergabung dalam PHRI Tangsel. “Masih ada hotel dan restoran yang belum bergabung, ini tugas saya agar mereka mau bergabung. Sehingga PHRI bisa menyampaikan aturan pemerintah dan tentunya bisa meningkatkan PAD Tangsel,” tuturnya.
Sementara itu, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, pelatikan pada hakekatnya adalah amanah. Amanah yang harus dipertanggubgjawabkan bagi diri sendiri, PHRI dan Kota Tangsel. “Selamat kepada Pak Gusri kembali memimpin PHRI Tangsel dan semoga PHRI jadi bermanfaat,” ujarnya.
Airin menambahkan, target potensi PAD Tangsel khsuusnya untuk restoran adalah ketiga, pertama adalah dari BPHTB sekitar Rp 300 miliar dan PBB sekitar Rp 400 miliar. Tahun ini, darri perhotelan target Rp 240 miliar dan mendapat Rp 200 miliar.
Menurutnya, hasil tersebut merupakan berkat kerjakeras bersama dan disiplin dari anggota PHRI. “Saya tahu yang menjadi hal penting PHRI adalah soal kepastian berusaha di Tangsel, yakni kepastian pelayanan, waktu dan biaya,” tambahnya.
Ibu dua anak tersebut menjelaskan, saat ini ada regulasi yang jadi kewenangan Pemkot dan pusat, dan ia mencontohkan soal izin gangguan atau HO. Persoalan HO menjadi problematika yang sudah tedisampakaikan ke Kemendagri.
Pemkot menyampaikan ke Kemdagri agar izin HO dicabut tapi, izin lingkungan lebih sulit lagi. “Saya dapat laporan dari masyarakat dan pelaku usaha kalau sekarang lebih sulit daripada HO,” jelasnya.
Menurutnya, dalam proses pembangunan harus ada izin kiri kanan dan izin lainnya namun, jangan sampai menghambat investasi di Tangsel. Tangsel sedikit memiliki sumber daya manusia (SDA) tapi punya sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa.
“Tangsel harus bisa melakukan pembeda dan identitas diri dari kota di sekitarnya dan diharap bisa berinvestasi di Tangsel,” tuturnya.
Di tempat sama, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Dadnie mengatakan, Tangsel tidak memiliki SDA tapi sektor pariwisata berasal dari hotel yang menyediakan dan menyewakan ruang-ruang untuk rapat.
“Kita dorong agar pengelola hotel menyediakan ruang rapat, sehingga banyak instansi yang menggunakannya,” ujarnya. (bud)
Discussion about this post