SERPONG-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel bakal mengawal tim survei saat mendatangi ketua RT atau kompleks perumahan. Ini dilakukan untuk memaksimalkan capaian target sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebab, hasil evaluasi sampai Oktober ini capaiannya baru di angka 40 persen.
Kepala Bidang Pajak Daerah I pada Bapenda Kota Tangsel, Indri Sari Yuniandri menjelaskan, pelaksanaan sensus sudah berjalan sejak Maret lalu hingga Oktober ini, memasuki evaluasi pelaksanaan sensus untuk semua wilayah. Khsusnya, di wilayah yang masih kurang partisipasi dari masyarakat.
Adapun bentuk partisipasi ini, kata Indri, antara lain dengan bersedia memberikan dokumen pendataan sensus PBB, memberikan izin bagi petugas pendata memasuki wilayah perumahan dan memberikan informasi yang sebenarnya tentang kondisi bidang tanah dan bangunannya.
“Selama kami melakukan evaluasi pelaksanaan sensus ini, berhasil kami identifikasi beberapa kendala yang menyebabkan tingkat pendataan masih rendah. Yaitu, adanya warga yang masih bingung mengisi formulir sensus yang sudah dibagikan oleh ketua RT, dan solusinya kami bersama Ketua RT dan Ketua RW akan mengundang warga untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut,” jelasnya.
Untuk kegiatannya, biasanya dilakukan di rumah warga. Baik di rumah Ketua RW maupun RT atau bahkan di musala yang biasa dilakukan selepas salat Isya. “Di sana dibahas permasalah yang terjadi ketika dilakukan sensus dilapangan,” katanya.
Ada juga kendala dari beberapa perumahan yang agak ekslusif yang tidak bersedia memberikan data kepada petugas.
“Dan hal ini sudah kami koordinasikan dengan pihak manajemen perumahan, dan jika masih saja ngotot tidak mau memberikan data kami akan tetap lakukan pendataan dan penggambaran peta lokasi bidang. Harapannya, warga tersebut tetap dapat memberikan data = nomor KTP, Nomor alas hak dan Nomor Objek Pajak PBB (NOP),” katanya.
Indri menjelaskan, masih ada Ketua RT yang butuh dilakukan evaluasi, karena banyak yang tidak memiliki waktu luang untuk berinteraksi dengan warganya terutama untuk perumahan, kluster.
“Solusi untuk masalah ini tim dari Bapenda akan langsung turun membantu para penyurvei, ketua RT dan RW didampingi oleh petugas dari kelurahan,” terang Indri.
Sementara, Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada Bapenda Mamat, menjelaskan, sampai saat ini pelaksanaan sensus di 4 kecamatan masih minim. Miniminnya karena masih banyak warga yang tidak mau memberikan data.
“Dari 250 ribu bidang tanah, baru 40 persen yang sudah berjalan, sisanya masih dilakukan verifikasi data oleh petugas sensus baik tingkat Kelurahan, RT maupun RW,” jelasnya.
Mamat menjelaskan, banyak masyarakat yang masih takut untuk memberikan fotokopi dokumen. Mereka khawatir disalahghunakan.
“Untuk itu, kami mempersilakan warga agar memberi tanda silang pada dokumen dan tuliskan kata sensus sehingga dokumen akan lebih terjaga,” imbaunya.
Mamat mengatakan, evaluasi sensus ini juga dilakukan di Pondok Jaya Bintaro RW 02, kenapa dilakukan di wilayah tersebut, karena wilayah ini partisipasinya baru mencapai 20 persen dibandingkan wilayah lain.
Ia berharap, dengan evaluasi ini bisa mencapai target yang harus terdata di Kelurahan Pondok Jaya sebanyak 4.540 bidang.
“Dan perlu kami sampaikan berulang-ulang bahwa kegiatan sensus PBB ini tidak dikenakan biaya apapun, karena kegiatan sudah dianggarkan oleh APBD kecuali penggandaan dokumen sensus yang disiapkan sendiri oleh warga,” ungkapnya. (mol/esa)
Discussion about this post