41 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka, Presiden Minta Semua Pihak Jaga Kepercayaan Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Presiden, tidak mudah membangun kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan siapapun yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat  untuk menjaga kepercayaan tersebut.

“Yang namanya membangun trust, membangun sebuah kepercayaan itu memerlukan waktu yang panjang,” kata Presiden Jokowi selepas membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (6/9).

Oleh karena itu, Kepala Negara pun mengingatkan agar semua pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, untuk menjaga kepercayaan yang diembannya itu.

“Jagalah kepercayaan itu untuk kebaikan-kebaikan rakyat daerahnya, provinsinya, dan di dalam scope lebih besar negara,” tutur Presiden Jokowi.

5.000 Sertifikat

Sebelumnya Presiden Jokowi menyerahkan secara langsung 5.000 sertifikat kepada masyarakat yang berasal dari tiga kota dan kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengaku merasa senang karena setiap target yang ia berikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa dicapai. Oleh karena itu, Kepala Negara pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran di Kantor BPN.

“Saya tahu kantor BPN sekarang enggak pernah tidur. Tapi yang seperti itulah yang harus dilakukan, melayani masyarakat, secepat-cepatnya dirampungkan,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, tahun lalu telah dibagikan sebanyak 5 juta sertifikat. Untuk tahun ini sebanyak 7 juta sertifikat ditargetkan selesai. Sedangkan untuk tahun depan, Presiden menargetkan 9 juta sertifikat bisa dibagikan kepada masyarakat.

Presiden Jokowi juga mengingatkan masyarakat penerima agar menjaga sertifikatnya dengan baik. Ia pun berpesan agar masyarakat menghitung terlebih dahulu jika sertifikatnya ingin dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank.

“Itu uang pinjaman. Jangan dipakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Semuanya harus produktif digunakan untuk usaha, baik untuk modal kerja maupun modal investasi,” tutur Presiden.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (BPMI Setpres/ES)