TIGARAKSA-Puluhan warga menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang, Selasa (24/7). Warga yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Sepatan itu menggelar unjuk rasa dan menuntut pencopotan salah satu kepala sekolah.
Koordinator aksi Ali Gozali menyebutkan, demonstrasi tersebut bertujuan untuk mendesak Pemkab Tangerang merealisasikan pembangunan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 4 Sepatan.
Keberadaan SMPN 4 sudah lama dinanti warga di sana. Karena populasi penduduk semakin bertambah.
Ali menyebutkan, saat ini hanya ada tiga SMPN di Sepatan. Daya tampung di ketiga sekolah tersebut tidak seimbang dengan jumlah anak usia lulusan sekolah dasar. Terlebih karena kawasan permukiman di Sepatan berkembang pesat.
“Sudah selayaknya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Hadisa Masyhur-red) untuk mengeluarkan rekomendasi dan membangun SMP Negeri 4 Sepatan. Sepatan merupakan wilayah yang sangat padat, kebutuhan masyarakat untuk SMP negeri pun sangat tinggi,” ujar dia.
Dalam orasi itu bahkan demonstran meminta agar Kepala SMPN 2 Sepatan dipecat. Sang kepala sekolah dituding menjadi salah satu inisiator penolakan pengadaan SMPN 4 Sepatan, lantaran memiliki sekolah swasta setara SMP. Ia diduga lebih mengutamakan kepentingan sekolah miliknya daripada SMPN 2 Sepatan.
Tidak hanya itu, demonstran juga menuntut pencopotan Hadisa Masyhur. Hadisa dinilai tidak bekerja maksimal selama memimpin Disdik Kabupaten Tangerang.
Usai berorasi, beberapa perwakilan pengunjuk rasa pun diperkenankan masuk ke ruangan Sekretaris Disdik Kabupaten Tangerang Tini Wartini.
“Intinya adalah kami menginginkan realisasi pembangunan SMPN 4 Sepatan, masyarakat sangat membutuhkan. Soal tuntutan kepala dinas dan Kepala SMP Negeri 2 Sepatan hanya karena kekecewaan masyarakat. Kami berterima kasih karena disambut baik pihak dinas pendidikan,” kata Ali ketika dikonfirmasi wartawan seusai rundingan.
Tini Wartini menjelaskan, Pemkab Tangerang sudah menganggarkan pembangunan SMPN 4 Sepatan. Namun pihak kecamatan belum menemukan lokasi yang tepat. Ada tiga lokasi yang diusulkan tetapi semuanya dianggap tidak representatif.
“Kami menerima laporan bahwa tidak ada tempat yang strategis untuk anak sekolah. Tetapi masa iya di antara yang jelek tidak ada satu pun yang bagus, maka ketemu satu titik di Sulang. Cuma informasinya masih belum pasti. Ada yang menyebut lokasi itu jauh dari pabrik, ada juga informasi jika itu kawasan industri,” beber dia.
Tini mengaku telah mewanti-wanti Camat Sepatan agar lokasi SMPN 4 Sepatan tidak berdekatan dengan kawasan industri. Sekalipun hanya pergudangan. Dia mencontohkan kejadian kebakaran yang menewaskan puluhan pekerja di pergudangan Kosambi beberapa waktu lalu.
“Anak-anak trauma karena bau mayat dan sebagainya, walaupun SMPN 1 Kosambi tidak terkena dampak kejadian tersebut. Jadi sekolah tidak boleh di dekat kuburan, kawasan industri, serta akses perumahan diperhatikan. Membangun sekolah harus mempertimbangkan dampak beberapa tahun ke depan, kalau perlu seumur hidup,” tandas dia.
Terkait tuntutan pemecatan Kepala SMPN 2 Sepatan, Tini tidak berkomentar banyak. Dia meminta agar yang menginginkan kebijakan tersebut untuk menyertakan bukti yang akurat. “Silakan disampaikan buktinya, nanti pimpinan yang menindaklanjuti,” pungkas dia.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang Prof Dr Erman Anom menyesalkan aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Sepatan itu.
Menurut dia, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Termasuk pembangunan gedung baru.
Menurut dia, seharusnya warga mengusulkan terlebih dahulu dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan. Persoalan itu juga dapat dibahas bersama dewan pendidikan. “Saya menyesalkan demo tersebut, karena ada beberapa mekanisme yang tidak ditempuh,” kata dia saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Dia menyebutkan, masyarakat harus tahu jika disdik hanya sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan pengambil kebijakan adalah kepala daerah. Sehingga pengunjuk rasa salah sasaran ketika menyudutkan pihak disdik bahkan menghendaki pencopotan kepala dinas dan kepala sekolah. “Tuntutan itu sangat subjektif, harus dibuktikan. Tidak boleh asal bicara atau menuntut,” tandas dia.
Erman mengatakan, jumlah SMP di Sepatan saat ini sudah relevan dengan jumlah penduduk. Masyarakat jangan hanya menghendaki agar anaknya masuk SMPN. “Untuk sekolah negeri itu diprioritaskan bagi yang kurang mampu, swasta kan masih banyak,” ucap dia. (mg-3/bha)
Discussion about this post