TANGERANG, WT – Pemerintah Kabupaten Tangerang (Pemkab) dinilai berhasil dalam program percepatan penurunan stunting. Atas prestasi itu, Pemkab Tangerang diganjar penghargaan sebagai salah satu di antara 50 pemerintah daerah berkinerja baik dalam program percepatan penurunan stunting secara nasional.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih Pemkab Tangerang dengan mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp 7,2 miliar lebih.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka kepada Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) percepatan penurunan stunting tahun 2025, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu, 12 November 2025 lalu.
Bupati Maesyal Rasyid mengungkapkan bahwa penghargaan alokasi fiskal tahun berjalan 2025 tersebut diraih karena Pemkab Tangerang masuk dalam 50 besar pemerintah daerah berkinerja terbaik atas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Penghargaan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan kerja nyata pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya.
“Alhamdulillah, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu dari 50 pemerintah daerah yang berhasil meraih insentif fiskal tahun berjalan, kategori kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting. Penghargaan ini merupakan bentuk support pemerintah pusat dan jumlah insentifnya sebesar Rp 7,2 miliar lebih,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Lanjut dia, insentif fiskal yang diraih tersebut akan diprioritaskan untuk mendukung program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, seperti pembangunan sarana infrastruktur kesehatan, bedah rumah, palayanan air bersih dan sanitasi lainnya.
“Insentif fiskal ini nantinya akan kita prioritaskan untuk mendukung program-program di bidang kesehatan seperti: pembangunan infrastruktur kesehatan, bedah rumah, membangun pelayanan air bersih dan juga jambanisasi yang semuanya adalah upaya penanganan stunting,” jelasnya.
Menurut dia, penghargaan yang raih tersebut menjadi bukti nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Tangerang.
Ini juga menjadi bukti kerja nyata yang kolaboratif antara pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang terlibat, tenaga kesehatan dan masyarakat. Kami akan terus berkomitmen memperkuat program intervensi gizi dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak,” tandasnya.
Pihaknya pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap penghargaan berupa insentif fiskal ini semakin menambah semangat dan komitmen bersama untuk bekerja lebih baik lagi.
“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD, tenaga kesehatan dan masyarakat yang telah bersinergi dan berkolaborasi nyata dalam pelaksanaan program percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang. Kami akan terus berkomitmen memperkuat program intervensi gizi dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan kepada para menteri dan kepala daerah yang hadir akan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah dalam menjaga keberlanjutan program percepatan penurunan stunting dan optimalisasi hasil pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
“Percepatan penurunan stunting ini adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Oleh sebab itu, program ini harus kita kawal bersama. Program ini harus kita keroyok bersama, dan saya rasa kuncinya di sini adalah sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran.
Wapres juga menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menekan serta menurunkan angka prevalensi secara nasional merupakan keberhasilan bersama. Untuk itu pihaknya juga memberikan pesan kepada seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk terus melakukan terobosan dan inovasi dalam menurunkan angka Stunting di daerahnya masing-masing.
“Keberhasilan ini adalah bersama, semua pihak. Atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8 persen, atau turun sebanyak 357 ribu anak dibandingkan tahun 2023. Angka ini lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1 persen,” ungkapnya.
Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tangerang menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (P3S).
Wabup Intan menegaskan bahwa monitoring yang dilakukan ke kecamatan-kecamatan untuk mencocokkan data capaian P3S dan memberikan arahan kepada pihak kecamatan, puskesmas, desa, kelurahan dan para kader agar target pencapaian penurunan stunting di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun semakin maksimal dan bahkan bisa zero stunting.
“Selaku Ketua TPPS Kabupaten Tangerang, merupakan kewajiban saya harus ikut turun memberikan arahan kepada bapak dan ibu semua supaya target pencapaian penurunan stunting di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun ini bisa tercapai, syukur bisa Zero Stunting,” ungkap Wabup Intan di Kecamatan Pagedangan, Kamis (25/9/2025).
Dia mengungkapkan hasil dari monitoring langsung di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, dan Pagedangan, menunjukan tren positif penurunan stunting. Penurunan tersebut merupakan buah dari kerja bersama, sinergi dan kolaborasi pentahelix yang melibatkan OPD, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.
“Dari 3 kecamatan yang saya kunjungi langsung, alhamdulillah tren semuanya penurunan stunting, hanya memang ada beberapa data yang perlu harus disinkronkan. Saya mau data anak stunting ibu hamil yang KEK dan data miskin ekstrem itu betul-betul sama dengan yang dipunyai pihak lainnya,” ungkapnya.
Lanjut dia, gerakan dan aksi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga harus digiatkan dan ditingkatkan lagi. PHBS itu harus terus diupayakan dan dibudayakan dalam keseharian. “Yang namanya stunting, ibu hamil KEK, penyakit-penyakit lain yang ada di Kabupaten Tangerang berawal dari PHBS yang tidak baik, tidak ada pola hidup bersih dan sehat diterapkan,” tandasnya.
Dia juga meminta kepada pihak kecamatan, Puskesmas, desa dan kelurahan serta para kader PKK dan Posyandu untuk dapat bersama-sama menggiatkan kembali kerja bakti bersih-bersih lingkungan dan secara rutin memberikan sosialiasi kepada masyarakat pentingnya menerapkan dan membiasakan PHBS. (ADV)
Discussion about this post