TANGSEL-Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangsel, Ahmad Syawqi mengkritik Pemkot Tangsel karena tidak transparan dalam penyerahan bantuan. Tak sedikit ditemukan data ganda penerima maupun warga layak menerima bansos tak terdata.
“Ini menunjukkan buruknya manajerial dan tata kelola pemerintahan di Kota Tangsel. Oleh karena itu, Pemkot Tangsel harus akuntabel dan transparan dengan mempublikasi siapa saja penerima bantuan jaring pengaman sosial terebut, siapa nama dan dimana alamat penerima bantuan,” katanya, Minggu, (10/5/2020).
Politisi Gerindra tersebut mendengar keluhan masyarakat yang seharusnya menerima bansos justru tidak terdata. “Dari aduan masyarakat yang kami terima bahwa banyak masyarakat yang mengeluh, dimana masyarakat atau keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan jaring pengaman sosial tetapi tidak masuk sebagai penerima bantuan,” terangnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tangsel, Wahyunoto Lukman mengatakan, akan menghapus data ganda dalam penyerahaan bansos. “Ya pasti kami hapus dan paket bansosnya tidak akan diberikan semua. Hanya satu paket bansos untuk satu keluarga,” ujarnya.
Mantan Sekrertaris KPU ini juga akan segera memberikan pemahaman kepada Camat, Lurah, RT dan RW agar melaporkan jika ditemukan data ganda dalam pendataan bansos.
“Untuk pemahaman bersama bapak ibu Camat, Lurah, Ketua RW/RT bahwa dinamika keadaan atau fakta lapangan dengan data yang ada semua fleksibel sangat terbuka disesuaikan perbaikan, penambahan, penghapusan. Apabila ditemukan data penerima ganda atau duplikasi, atau duplikasi dalam satu keluarga dan lain-lain, Dinsos siap akomodir dinamika yang ada untuk perbaikan,” jelasnya.
Adanya kekeliruan pendataan dalam DTKS, Wahyunoto berdalih jika pihaknya tidak siap memanfaatkan aplikasi dan lebih memilih menginput data secara manual.
“Diawal pendataan banyak unsur tidak siap memanfaatkan sistem aplikasi, diinput secara manual dalam format excell semua butuh akselerasi harus segera disampaikan usulan ke Kemensos maupun ke Provinsi,” imbuhnya.
Wahyunoto menegaskan akan terus mengawal bansos untuk tepat sasaran. Jika memang ada data ganda pihaknya akan membatalkan bantuan tersebut.
“Dan prinsip semua yang pantas layak perlu bantuan, kita kawal untuk dapat bansos serta yang tidak layak ganda atau duplikasi agar dicancel atau batalkan,” pungkasnya. (PHD)
Discussion about this post