TANGSEL, WT – Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan (AMSATS) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan memperkuat alokasi anggaran penanggulangan HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) pada 2027. Upaya tersebut dinilai mendesak untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan, terutama menghadapi kemungkinan berkurangnya bantuan pendanaan dari lembaga donor internasional.
Dorongan tersebut disampaikan AMSATS dalam Focus Group Discussion (FGD) dan konferensi pers bertajuk Mendorong Akses Penganggaran Swakelola Tipe III di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan berlangsung di Kopi Tempat Kerja, Bintaro Sektor 9, Jumat (13/11/2026), dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Forum tersebut membahas pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan program HIV dan TBC, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS). Beberapa mekanisme yang menjadi perhatian di antaranya Swakelola Tipe III, hibah, serta bentuk dukungan pendanaan lainnya.
Ketua AMSATS, Dadang, mengatakan Pemkot Tangsel perlu mulai membangun sistem pembiayaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hal ini seiring adanya potensi pengurangan dukungan dari donor internasional, seperti Global Fund dan EpiC, secara bertahap menjelang 2030.
Menurutnya, organisasi masyarakat sipil memiliki posisi penting dalam mendukung penanganan HIV dan TBC. Selain memahami kondisi kelompok rentan, organisasi komunitas juga memiliki pengalaman dalam melakukan edukasi, penjangkauan, serta pendampingan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan.
“Penanganan HIV tidak bisa hanya bergantung pada bantuan donor. Pemerintah daerah harus mulai membangun sistem pembiayaan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas. Mereka memiliki pengalaman dan bersentuhan langsung dengan kelompok rentan sehingga perannya sangat penting dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan,” ujar Dadang.
Pandangan serupa disampaikan Technical Officer Yayasan Bina Muda Gemilang, Iman Permana. Ia menilai keberlanjutan penanganan HIV dan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan kebijakan dan anggaran daerah juga diperlukan untuk memperkuat keterlibatan organisasi masyarakat sipil.
Iman menjelaskan, komunitas memiliki peran dalam menjangkau kelompok sasaran, memberikan informasi kesehatan, mendampingi pasien, hingga membantu memastikan orang dengan HIV maupun pasien TBC tetap menjalani pengobatan sesuai anjuran.
“Keberlanjutan layanan HIV dan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Peran organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan, edukasi, penjangkauan, hingga memastikan pasien tetap menjalani pengobatan juga harus diperkuat melalui dukungan anggaran daerah,” kata Iman.
Dalam evaluasi penanganan HIV di Tangerang Selatan per 3 November 2026, AMSATS mencatat capaian skrining Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan telah menyentuh 99 persen. Meski demikian, capaian inisiasi dan retensi terapi antiretroviral (ARV) baru mencapai 81 persen, sementara supresi viral load berada di angka 69 persen.
Dua indikator tersebut masih membutuhkan peningkatan agar dapat mendekati target 95 persen. AMSATS juga mencatat terdapat 68 layanan konseling dan tes HIV (VCT) serta 47 layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) yang tersedia di berbagai puskesmas dan rumah sakit di Tangerang Selatan.
Data tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penanggulangan HIV tidak cukup diukur dari tingginya angka pemeriksaan atau banyaknya fasilitas kesehatan. Kesinambungan pengobatan, kepatuhan pasien menjalani terapi, serta pendampingan secara konsisten juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
Untuk memperkuat upaya tersebut, AMSATS mengusulkan pemanfaatan mekanisme Swakelola Tipe III sebagai salah satu jalur kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Melalui skema ini, organisasi komunitas berpeluang menjadi pelaksana kegiatan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, terutama untuk program edukasi, penjangkauan, dan pendampingan kelompok sasaran.
Selain skema swakelola, dukungan melalui hibah maupun bentuk bantuan lainnya juga dinilai perlu diperluas. Kolaborasi dengan perangkat daerah dan lembaga terkait diharapkan mampu memastikan program penanganan HIV dan TBC tidak terhenti akibat perubahan sumber pendanaan.
Dari aspek regulasi, AMSATS turut merekomendasikan percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 serta penyelesaian Rancangan Peraturan Wali Kota mengenai Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) HIV. Kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan program penanggulangan HIV di Tangerang Selatan.
AMSATS juga meminta Pemkot Tangsel membuka informasi terkait perencanaan program dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2027. Keterbukaan tersebut mencakup perangkat daerah yang bertanggung jawab serta besaran alokasi anggaran untuk penanganan HIV dan TBC.
Tak hanya itu, kebutuhan program berbasis komunitas diharapkan dapat dimasukkan dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan. Penguatan kapasitas dan tata kelola organisasi masyarakat sipil juga menjadi perhatian agar mereka semakin siap menjadi mitra strategis pemerintah.
AMSATS berharap hasil diskusi bersama Dinkes, Dinsos, Baznas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan dukungan anggaran konkret dalam perencanaan pembangunan daerah 2027.
Sinergi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan layanan kesehatan. Kolaborasi tersebut sekaligus diharapkan mempercepat pencapaian target Ending AIDS dan eliminasi TBC pada 2030. (RAY)
















Discussion about this post