5 Tahun Berturut-Turut Dapat WTP, Sekretariat Kabinet Terima Penghargaan Pemerintah

Sekretariat Kabinet (Setkab) bersama dengan entitas Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) menerima penghargaan pemerintah atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan kepada Setkab diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi, Farid Utomo, dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9) pagi.

Selain kepada Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan WTP di antaranya adalah: 1. Komisi Yudisial; 2. Mahkamah Agung; 3. Kementerian Kesehatan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Perdagangan; 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 7. Dewan Perwakilan Daerah; 8. Dewan Perwakilan Rakyat; 9. Badan Pemeriksa Keuangan; 10. Mahkamah Konstitusi; 11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

12.Kemenko Polhukam; 13. Kemenko Perekonomian; 14. Kemenko PMK; 15. Kementerian Keuangan; 16. Kementerian PPN/Bappenas; 17. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; 18. Polri; 19. Sekretariat Kabinet; 20. BPKP; 21. PPATK; 22. LIPI; 23. Lembaga Administrasi Negara; 24. BNPT; 25. BIN; 26. KPK; 27. Dewan Ketahanan Nasional; 28. BKPM; 29. Badan Tenaga Nuklir Nasional; 30. BKN; 31. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 32. KPPU; 33. Pemprov DIY; 34. Pemprov Gorontalo; 35. Pemprov Jawa Barat; 36. Pemprov Kepulauan Riau; 37. Pemprov Sumatra Barat; 38. Pemprov Sulawesi Tenggara; 39. Pemprov NTB; dan 40. Pemprov Kalimantan Selatan.

Bukan Tujuan Akhir

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan, setiap tahun pemerintah mencatat bahwa pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terus mengalami perbaikan.

“Tahun ini, pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pelaporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP laporan keuangan bendahara umum negara LKBUN untuk tahun 2017,” ungkap Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, opini WTP ini merupakan salah satu perwujudan pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder, untuk mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian dan dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi penghargaan kepada seluruh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini terbaik.

“Ini juga menunjukkan bahwa semua Kementerian/lembaga, para menteri serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan juga di dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan pertanggungjawaban keuangan publik,” kata Menkeu.

Namun Menkeu mengingatkan, bahwa pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Ia meminta kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk melihat apakah terutama Pemerintah Daerah yang mendapatkan WTP memiliki korelasi dengan kinerja pembangunannya.

Pada akhirnya, lanjut Menkeu, keuangan negara termasuk dana transfer ke daerah itu adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran,  dan mengurangi kesenjangan.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menkes Nila Moeloek, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (DID/GUN/ES)