Hadapi Perang Dagang AS – RRT, Presiden Ingatkan Pentingnya Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah untuk terus waspada dan bersiap diri dengan berbagai langkah strategis menghadapi dampak ketidakpastian global, terutama dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat, maupun adanya potensi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.

Untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global ini, menurut Presiden Jokowi, kuncinya sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, yang diorkestrasi dengan baik, sehingga menjadi harmonis. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan perlu adanya langkah-langkah terobosan, seperti insentif-insentif untuk investasi dan memacu ekspor.

“Ini menjadi kunci,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN Tahun Anggaran 2019, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7) siang.

Satu lagi, lanjut Presiden, langkah-langkah terobosan dalam rangka peningkatan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa secara cepat.

Fokus Program 2018

Presiden Jokowi juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang telah direncanakan di tahun 2018 ini.

“Pastikan pelaksanaan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan tetap menjaga governance, tepat sasaran, dan dampak itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” pinta Presiden.

Sementara terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019, Presiden Jokowi meminta agar dipastikan postur anggaran itu realistis dan sehat.

“Jangan sampai ada mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita, dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global,” tegas Presiden seraya menambahkan harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai serta mendorong daya saing, investasi, dan  ekspor.

Begitu pula di bidang pendapatan, Presiden mengingatkan bahwa reformasi perpajakan menjadi kunci bukan hanya untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional, tapi juga harus ditempatkan sebagai sebuah instrumen untuk menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan skill dan produktivitas. Ia menambahkan juga mengenai  peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Selain itu juga hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ristekdikti M Nasir, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (DNA/FID/ES)