KARAWACI, WARTA- Demokrasi di Indonesia masih mengalami berbagai masalah dan tantangan, mulai dari level nasional kenegaraan, kemasyarakatan, kelembagaan politik dan individu kepimpinan.

Hal ini diungkapkan Dekan FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof Aleksius Jemadu, Ph.D pada seminar “ Prospek Demokrasi Indonesia : Manfaat dan Tantangan”, Senin (6/2) di kampus UPH Karawaci.

Dijelaskannya, di level kenegaraan beberapa masalah yang dihadapi adalah selera individu yang digunakan pemimpin negara dalam memimpin, bukan berdasarkan konstitusi.

“ Negara juga gagal membangun tradisi atau budaya terhadap hukum,” terang Aleksius.

Ditambahkannya, rendahnya kepercayaan masyarakat, yang tercermin dari mudahnya masyarakat Indonesia terpancing isu SARA dan cenderung main hakim sendiri juga menjadi kendala demokrasi di level masyarakat.

Di tingkat kelembagaan politik, partai politik dan parlemen bukan menjadi defenders of rule of law, tetapi justru menjadi violators of rule of law. Belum lagi di tingkat kepemimpinan, pemimpinan nasional terkesan tidak peduli terhadap berbagai isu besar seperti pelanggaran HAM, korupsi, dan radikalisme atas nama agama.

“Indonesia memiliki law inforcement yang lemah,” kata Azyumardi Azra, Direktur Pasca Syarif Hidayatullah.

Melihat dari perspektif Islam, Azyumardi Azra mengatakan bahwa tidak mudah mengembangkan demokrasi di kawasan dunia Muslim. Namun, dapat dikatakan juga bahwa walaupun 88,7 persen penduduk Indonesia Muslim, Indonesia bukan negara Islam. “Pancasila adalah berkat,” katanya menjelaskan demokrasi Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila.



Direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies  Rizal Sukma mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi identitas nasional Indonesia walaupun masih banyak excess. “Demokrasi seharusnya menyatukan bangsa, bukan memecah,” ungkapnya. Ia juga menjelaskan perjuangan politik luar negeri Indonesia yang diwarnai nilai de

mokrasi yang sulit diterima di negara ASEAN.

Seminar ini digelar atas kerjasama jurusan Hubungan Internasional UPH dan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI ini juga turut mengundang pembicara Rizal Sukma (Direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies), Don K. Marut (Ketua International NGO Forum on Indonesian Development) dan Azyumardi Azra (Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah).(rls/warta)