| Output Satuan Pendidikan Tak Nyambung dengan Dunia Kerja |
|
|
|
| Di Tulis Oleh admin |
| Kamis, 03 Mei 2012 07:00 |
"Akses pendidikan tidak ada persolan serius. Yang mengalami persoalan serius adalah satuan pendidikan, karena hasil pendidikan tidak relevan dengan dunia kerja,"kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina di Serang, Rabu (2/5).
Untuk menekan persoalan satun pendidikan, menurut Hudaya, sekolah di semua jenjang pendidikan harus berorientasi pada karir peserta didik. Kemudian, pola pikir peserta didik bahwa sekolah kejuruan menjanjikan pekerjaan harus dihilangkan. Mengingat, yang menentukan peserta didik dapat diterima perusahaan adalah keterampilan.
"Berikutnya, para lulusan SMA harus beradaptasi dengan dunia kerja seperti sekolah kejuruan. Karir peserta didik ini perlu dirancang sejak dini, sehingga peserta didik ketika lulus sudah siap berkerja,"ujarnya.
Hudaya mencontohkan, peserta didik A ketika duduk di SMA/SMK, memiliki karir di bidang adminitrasi kepegawaian, dan peserta B memiliki karir di bidang perekonomian. Maka, peserta didik A dan B, dalam melanjutkan sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harus sesuai dengan karir tersebut. Begitu juga dengan peserta didik di jenjang pendidikan SD/SMP.
Masalah yang tidak kalah penting, lanjut Hudaya, yaitu rata-rata lama sekolah. Saat ini Provinsi Banten berada pada posisi 8,32 tahun, di atas rata-rata nasional 7, 92 tahun. Sehingga, konteks wajib belajar 12 tahun atau setingkat SMA menjadi tuntutan. Tetapi, Pemprov Banten harus menuntaskan rata-rata lama sekolah 9 tahun atau sederajat SMP.
"Kalau Pemprov Banten mampu menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, maka berlanjut ke wajib belajar 12 tahun. Maka, melalui melalui Hardiknas ini, kami akan berusaha menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Dan tema Hardiknas tahun ini adalah mempersiapkan generasi emas sejak usia dini, penguatan karakter peserta didik. Bukan hanya intelektual, tapi menguatkan emosional yang positif,"terangnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Krisna Gunata mengatakan, pihaknya selama ini terus berupaya mendorong Pemprov Banten mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan, baik rehab maupun penambahan ruang kelas. "Meski ada kendala, tapi bukan halangan untuk menuntaskan perbaikan ruang kelas di Banten. Begitu juga dengan persoalan lain, kami mendorong Pemprov Banten untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi satuan pendidikan,"kata Krisna. (warta/003) |
| Artikel Terkait : |
|---|
|




Best Viewer By Firefox firefox